Diduga Ada Manipulasi Rabat dan Belanja Modal, Dana BOS SDN 1 Gegunung Rp1,3 Miliar Jadi Sorotan
Cirebon – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Gegunung diduga menuai kontroversi setelah munculnya dugaan ketidaksesuaian serta manipulasi data rabat dan belanja modal dalam laporan penggunaan anggaran tahun 2023 hingga 2025. Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah pos anggaran dinilai cukup besar, khususnya pada belanja sarana dan prasarana (sarpras) serta administrasi sekolah yang diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Selasa, (26/5/2026).
Sekolah dasar negeri berakreditasi B yang berada di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon itu diketahui dipimpin oleh Siti Lomrah dengan jumlah siswa sebanyak 532 orang. Berdasarkan laporan singkat penggunaan Dana BOS, total anggaran yang diterima sekolah sejak tahun 2023 hingga 2025 mencapai Rp1.304.560.000.
Pada Tahun 2025, SD Negeri 1 Gegunung menerima Dana BOS sebesar Rp231.380.000 dengan jumlah siswa penerima sebanyak 503 siswa. Pada Tahap 1 yang cair tanggal 22 Januari 2025, anggaran difokuskan pada administrasi sekolah sebesar Rp76.014.000, honor Rp66.000.000, sarpras Rp44.101.000, dan asesmen Rp31.685.000. Sementara Tahap 2 yang cair 08 Agustus 2025 difokuskan pada perpustakaan Rp64.251.000, administrasi Rp58.095.000, honor Rp45.240.000, serta sarpras Rp26.771.000.
Sedangkan pada Tahun 2024, total Dana BOS mencapai Rp244.720.000 dengan jumlah siswa penerima sebanyak 532 siswa. Tahap 1 yang cair pada 17 Januari 2024 mencatat penggunaan anggaran administrasi Rp72.189.800, sarpras Rp69.927.000, honor Rp43.600.000, dan asesmen Rp34.219.000. Pada Tahap 2 tanggal 09 Agustus 2024, anggaran administrasi kembali menjadi sorotan dengan nilai mencapai Rp105.400.000, ditambah sarpras Rp67.035.000, honor Rp40.400.000, dan asesmen Rp22.781.000.
Sementara itu, pada Tahun 2023 sekolah menerima Dana BOS sebesar Rp176.180.000 dengan jumlah siswa penerima sebanyak 383 siswa. Tahap 1 yang cair pada 23 Februari 2023 mencatat penggunaan sarpras Rp78.213.500, honor Rp23.700.000, perpustakaan Rp17.733.500, dan administrasi Rp17.747.000. Sedangkan Tahap 2 tanggal 24 Juli 2023 mencatat sarpras Rp55.081.000, administrasi Rp47.326.900, perpustakaan Rp29.164.100, serta honor Rp23.700.000.
Dari data tersebut, sejumlah pihak mulai menyoroti tingginya alokasi anggaran pada pos sarpras dan administrasi sekolah yang diduga berkaitan dengan pekerjaan rabat maupun belanja modal lainnya. Dugaan muncul karena adanya indikasi ketidaksesuaian antara nilai anggaran yang tercantum dalam laporan dengan kondisi fisik pekerjaan maupun kebutuhan riil sekolah.
Selain itu, dugaan manipulasi data juga mencuat setelah adanya perbedaan nominal penggunaan anggaran pada beberapa item yang dinilai tidak proporsional. Sejumlah pihak berharap adanya audit maupun pemeriksaan lebih lanjut agar penggunaan Dana BOS benar-benar transparan dan tepat sasaran.
Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi langsung ke pihak sekolah, komunikasi belum berjalan maksimal. Jadwal yang ditentukan untuk konfirmasi teryata dirinya ada kegiatan rapat, hal tersebut disampaikan oleh salah satu guru di Sekolah tersebut.
"Mas datang saja ke Korwil" ucap Siti Lomrah kepada awak media.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih belum memperoleh klarifikasi resmi dari pihak sekolah. Pihak media berharap ada penjelasan resmi guna memberikan hak jawab dan keterbukaan informasi kepada publik terkait penggunaan Dana BOS tersebut.
(Cephy)
