KABUPATEN CIREBON – Bak cerita drama Korea yang penuh kejutan, kunjungan awak media ke SMP Negeri 4 Palimanan, Kabupaten Cirebon, untuk mengonfirmasi pengumpulan dana Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) justru diwarnai adegan yang mengundang tanda tanya.
Mulai dari keberadaan kepala sekolah yang sempat membingungkan, perbedaan nominal uang sumbangan dengan nilai kupon PMI, hingga pernyataan kepala sekolah yang menegaskan bahwa seluruh uang telah disetorkan ke Dinas Pendidikan.
Peristiwa bermula ketika awak media mendatangi SMPN 4 Palimanan untuk meminta klarifikasi langsung kepada Misno selaku kepala sekolah terkait mekanisme pengumpulan dana PMI.
Saat menanyakan keberadaan kepala sekolah kepada salah satu guru, awak media justru mendapatkan petunjuk arah yang berbeda. Guru tersebut terkesan kebingungan dan menunjuk ke arah lain.
Namun, siapa sangka? Ketika wartawan menoleh ke belakang, sosok yang sedang dicari ternyata berada tidak jauh dari posisi mereka. Misno, Kepala SMPN 4 Palimanan, ternyata berada di belakang awak media.
Situasi tersebut sontak menjadi momen yang mengundang tanda tanya. Wartawan pun mempertanyakan kepada guru tersebut apakah dirinya tidak mengetahui keberadaan kepala sekolahnya sendiri.
Kejadian itu memunculkan kesan seolah-olah keberadaan kepala sekolah menjadi sebuah teka-teki. Meski demikian, alasan guru memberikan petunjuk arah tersebut belum diketahui secara pasti.
Pernyataan Kepala Sekolah: Saya Tidak Makan Uang PMI!
Di tengah upaya konfirmasi tersebut, Misno akhirnya memberikan pernyataan mengenai dana PMI yang dikumpulkan di lingkungan sekolah.
Dengan nada tegas, Misno menyampaikan kepada awak media:
"Nih Mas, aku kasih tahu, yang jelas kepala sekolah tidak makan uang PMI, karena uang disetorkan semua ke Dinas Pendidikan," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena substansi pertanyaan awak media sebenarnya bukan hanya mengenai siapa yang menikmati atau menerima uang PMI.
Lebih jauh, yang perlu dijelaskan adalah bagaimana mekanisme pengumpulan sumbangan, berapa nominal yang dibayarkan masing-masing kelompok, berapa kupon yang diberikan, serta bagaimana pencatatan dan penyetoran seluruh dana tersebut.
Satu Kupon Rp2.000, Guru Bayar Rp5.000, Selisih Rp3.000 ke Mana?
Persoalan semakin menarik ketika muncul keterangan dari salah satu staf tata usaha (TU) yang ditunjuk pihak sekolah untuk memberikan penjelasan kepada awak media.
Menurut keterangan staf TU tersebut, guru, staf TU, dan siswa masing-masing mendapatkan satu lembar kupon PMI.
Namun, terdapat perbedaan nominal uang yang diserahkan. Siswa disebut membayar Rp2.000, sedangkan guru membayar Rp5.000 untuk memperoleh satu kupon.
"Kalau untuk guru dipungut Rp5.000, sedangkan siswa Rp2.000 dan mendapatkan satu tiket atau kupon PMI," ungkap staf TU tersebut.
Keterangan itu menimbulkan pertanyaan mendasar.
Jika satu kupon PMI memiliki nilai nominal Rp2.000, sementara guru menyerahkan uang Rp5.000 untuk mendapatkan satu kupon, terdapat selisih Rp3.000.
Lantas, bagaimana pencatatan selisih tersebut? Apakah Rp3.000 merupakan sumbangan tambahan secara sukarela? Apakah ada ketentuan khusus dari Dinas Pendidikan? Ataukah terdapat mekanisme administrasi tersendiri?
Pertanyaan tersebut membutuhkan penjelasan agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di lingkungan pendidikan.
Keterangan Kepala Markas PMI Jadi Pembanding
Sebelumnya, Kepala Markas PMI Kabupaten Cirebon, Aris Sugema, saat ditemui di kantornya di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 40A, Tegalsari, Plered, Kabupaten Cirebon, Senin (12/10/2026), telah menjelaskan mekanisme penggunaan kupon dalam kegiatan Bulan Dana PMI.
Menurut Aris, satu lembar kupon PMI memiliki nilai nominal Rp2.000 dan berfungsi sebagai bukti sumbangan sekaligus bagian dari mekanisme pencatatan dana.
Ia memberikan contoh, apabila seseorang menyumbang Rp10.000, maka kupon yang diberikan sebanyak lima lembar, dengan masing-masing kupon bernilai Rp2.000.
Aris juga menyampaikan bahwa terdapat alokasi 10 persen dari kupon yang beredar untuk kepentingan koordinator sebagai pengganti biaya operasional, seperti bensin.
Keterangan tersebut menjadi pembanding untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan mekanisme pengumpulan sumbangan di SMPN 4 Palimanan.
Sebab, apabila nominal pembayaran berbeda dengan nilai kupon yang diterima, transparansi pencatatan menjadi hal penting untuk diperjelas.
Nomor Wartawan Disebut Diblokir, Konfirmasi Berlanjut atau Berhenti?
Persoalan tidak berhenti sampai di situ. Awak media juga menyebut mengalami kendala komunikasi setelah melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah. Nomor telepon wartawan disebut tidak lagi dapat digunakan untuk menghubungi Misno karena diduga telah diblokir.
Jika benar terjadi, kondisi tersebut tentu perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pihak sekolah menutup ruang komunikasi dengan pers.
Padahal, konfirmasi merupakan bagian penting dalam proses jurnalistik untuk mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang.
Kini, sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban dari pihak terkait.
Pertama, apa dasar penetapan nominal Rp5.000 bagi guru yang hanya menerima satu kupon senilai Rp2.000?
Kedua, bagaimana pencatatan selisih Rp3.000 tersebut?
Apakah mekanisme tersebut telah mendapatkan arahan atau ketentuan resmi dari pihak Dinas Pendidikan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan. Namun, merupakan bagian dari upaya memperoleh kejelasan atas mekanisme pengumpulan dana kemanusiaan di lingkungan sekolah.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh dokumen pendukung yang dapat memastikan dasar penetapan nominal Rp5.000 bagi guru maupun pencatatan selisih Rp3.000 tersebut.
(Cephy)
.jpeg "Bentuk Karakter Mandiri, UPTD SDN Dukuh Gelar Perkemahan HUT Pramuka ke-65 dengan Konsep REANG")
