Program ini melibatkan pemerintah desa, puskesmas, dan kader kesehatan, agar penderita bisa mendapatkan pemeriksaan serta pengobatan hingga tuntas.
Bupati Cirebon Imron menegaskan, penanganan TB membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan. Sebab penyakit ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap kondisi sosial dan produktivitas masyarakat.
Pemerintah daerah kini mengintegrasikan skrining TB dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta memperluas penjangkauan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TB.
"Melalui integrasi skrining TB dalam program Cek Kesehatan Gratis serta penguatan komitmen 60 Desa Siaga TBC, kita bergerak serentak dari hulu hingga ke hilir," ujar Imron dalam arahannya di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Jumat (13/11/2026).
Ia meminta seluruh perangkat daerah, kepala puskesmas, pemerintah desa, hingga kader kesehatan aktif menemukan kasus TB, mengawal pengobatan pasien, dan menghilangkan stigma terhadap penderita.
"Lakukan penemuan kasus secara aktif, kawal pengobatan pasien hingga tuntas, dan hilangkan stigma di tengah masyarakat," tegasnya.
Imron juga mengingatkan, penanganan TB harus memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal penderita.
Ventilasi rumah, kebersihan lingkungan, dan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi bagian penting dalam mencegah penularan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan penanganan TB membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa agar upaya pencegahan dan pengobatan menjangkau masyarakat secara langsung.
Menurut Wiyagus, pemerintah desa perlu melibatkan kader kesehatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk mendampingi kontak erat penderita agar bersedia menjalani pemeriksaan serta Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).
Ia menyoroti pemberian TPT bagi kontak erat penderita di Jawa Barat yang masih berada pada angka 17 persen. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, karena kontak erat yang tidak mendapatkan penanganan berisiko menjadi bagian dari rantai penularan.
"Jawa Barat peringkat kedua, bagus. Tapi ketika treatment berikutnya, yaitu pemberian TPT ini masih rendah, masih di angka 17 persen, jadi percuma, akan terus menular," ungkap Wiyagus.
Ia mencontohkan Kabupaten Demak yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa untuk mendampingi masyarakat dalam menjalani terapi pencegahan. Pola tersebut dapat diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan kondisi wilayah.
Wiyagus juga meminta pemerintah daerah memasukkan program penanganan TB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMD, RKPD, rencana strategis perangkat daerah, hingga APBD.
Menurutnya, penanganan TB tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Pasien yang menjalani pengobatan dalam waktu panjang berpotensi mengalami gangguan aktivitas pekerjaan dan pendapatan.
Melalui 60 Desa Siaga TB, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap penemuan kasus, pendampingan pengobatan, dan pencegahan penularan dapat berjalan hingga tingkat desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. (Muh)
Editor: Adi Mukti
.jpeg "Bentuk Karakter Mandiri, UPTD SDN Dukuh Gelar Perkemahan HUT Pramuka ke-65 dengan Konsep REANG")
