PEKALONGAN, FOKUSDIALOG.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mendapat arahan langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Arahan itu terkait tugas, kewenangan, hingga batasan-batasan sebagai Plt Bupati dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Kegiatan yang dikemas dalam Rapat Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Tugas Plt Bupati Pekalongan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah itu berlangsung di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Plt Bupati didampingi Ketua dan jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan. Turut hadir para kepala OPD serta camat di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Usai kegiatan, Sukirman menyampaikan apresiasi atas arahan dari Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Ditjen Otda Kemendagri, Dr. Deddy Winarwan.
Menurutnya, asistensi tersebut memberi pemahaman yang lebih jelas kepada seluruh jajaran mengenai posisi, tugas, kewenangan, serta batasan yang harus diperhatikan.
"Dirjen Otda, Bapak Dr. Deddy Winarwan, telah memberikan banyak hal tadi, di antaranya adalah soal posisi Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan, tugas dan wewenangnya, kemudian batasan-batasannya, dan seterusnya. Saya kira cukup representatif tadi dan dipahami oleh seluruh yang hadir," ungkap Sukirman.
"Akhirnya, semuanya memahami bagaimana peran dan fungsinya, termasuk mereka juga memahami bagaimana pada saat diberi tugas menjadi Plt. dan seterusnya di instansinya masing-masing," tambahnya.
Sukirman menegaskan, Pemkab Pekalongan akan terus menyempurnakan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan. Salah satu yang jadi perhatian adalah tindak lanjut arahan terkait pengisian sejumlah jabatan struktural yang masih kosong, mulai dari jabatan camat hingga eselon III dan IV.
"Ke depan, tentu saja tugas dan wewenang kita ini akan terus kita sempurnakan, termasuk kemudian tadi arahan beliau untuk mengisi beberapa posisi yang kosong, seperti camat, lalu kemudian eselon III dan IV yang memang itu menjadi prioritas kami juga," lanjutnya.
"Namun, yang jelas, secara umum kita semakin jelas dan semakin memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Dr. Deddy Winarwan, http://S.STP., S.H., http://M.Si., CRGP, CGCAE, CFrA, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah batasan kewenangan wakil bupati yang menjalankan tugas sebagai Plt Bupati. Selain itu, pihaknya juga menyoroti masih adanya sejumlah jabatan struktural yang kosong di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Menurut Deddy, kekosongan jabatan tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisiannya harus mengedepankan prinsip meritokrasi melalui manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan latar belakang keilmuan.
"Kita imbau agar kekosongan itu segera diisi dengan tetap mengedepankan kepatuhan kepada regulasi. Pengisian jabatan itu menganut asas meritokrasi, yaitu manajemen talenta. Kompetensinya dilihat, pengalamannya, kemudian keilmuan, dan sebagainya," jelasnya.
"Kemudian, untuk pengisian tersebut, karena wakil bupati menjadi Plt. Bupati memiliki keterbatasan kewenangan, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Gubernur. Kemudian, yang kedua, pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Itu persyaratannya," tambahnya.
Deddy secara khusus mengingatkan bahwa praktik gratifikasi dan jual beli jabatan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, seluruh proses pengisian jabatan struktural harus dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan sistem meritokrasi.
"Gratifikasi, jual beli jabatan juga adalah tindak pidana korupsi. Itu kami sampaikan tadi terkait dengan pengisian jabatan struktural," paparnya.
"Dilarang melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, termasuk terkait dengan pengisian jabatan tidak boleh ada titipan, dilarang ada titipan, dilarang ada jual beli jabatan, dilarang gratifikasi, suap, dan sebagainya," tandasnya.
"Kedepankan keterbukaan, kedepankan manajemen talenta," tegas Deddy.
Selain membahas kewenangan Plt Bupati dan pengisian jabatan struktural, Deddy juga menjelaskan mekanisme perubahan status wakil bupati menjadi bupati definitif apabila proses hukum terhadap bupati telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Ia menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah terdapat keterangan resmi dari pengadilan bahwa proses hukum telah berkekuatan hukum tetap, DPRD akan menerima pemberitahuan tersebut dan melaksanakan rapat paripurna untuk memproses pemberhentian kepala daerah serta mengusulkan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati definitif.
Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah. Proses pengusulan dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dengan memastikan seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan terpenuhi.
"Sepanjang semua sudah sesuai aturan, maka akan diproses oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak sesuai aturan, akan kami kembalikan kepada pemerintah daerah," terangnya.
"Kuncinya adalah nanti akan ada keterangan dari pihak pengadilan apakah prosesnya sudah berkekuatan hukum tetap atau belum. Kalau belum, berarti tetap masih menjadi Plt.," pungkasnya. (Romi)
.jpeg "Bentuk Karakter Mandiri, UPTD SDN Dukuh Gelar Perkemahan HUT Pramuka ke-65 dengan Konsep REANG")
