Pemkab Cirebon Teken Pakta Integritas, Pastikan SPMB 2026/2027 Bersih dan Transparan

CIREBON, fokusdialog.com

Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmen menghadirkan Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 yang bersih, transparan, berkualitas, dan berintegritas. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggaraan SPMB 2026 di Hotel Apita Cirebon, Selasa 12 Mei 2026.

Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, serta pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon, Imron, menyebut penandatanganan pakta integritas bukan sekadar seremoni. Ini adalah bentuk komitmen bersama agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi dan menjunjung prinsip keadilan.

Menurut Imron, pendidikan adalah hak dasar setiap anak sekaligus fondasi utama membangun masa depan daerah. Karena itu, proses penerimaan murid baru harus dipandang sebagai pintu awal memastikan akses layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

“Pelaksanaan SPMB menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan berintegritas. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan sering kali dimulai dari proses penerimaan murid baru,” katanya.

Tegaskan Larangan Titipan dan Pungli

Imron menegaskan proses SPMB yang objektif dan terbuka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah maupun satuan pendidikan. Sebaliknya, praktik penyimpangan seperti manipulasi data, titipan, dan pungutan liar dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Karena itu, Pemkab Cirebon berkomitmen mengawal seluruh tahapan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 agar berjalan tertib, transparan, objektif, serta berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

“Tidak boleh ada praktik titipan, manipulasi data domisili, pungutan liar, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta seluruh kepala sekolah, panitia SPMB, pengawas sekolah, dan pihak terkait menjaga integritas serta profesionalisme selama pelaksanaan berlangsung. Seluruh proses penerimaan murid baru harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Buka Akses Pengaduan, Libatkan Semua Pihak

Pemkab Cirebon juga meminta Dinas Pendidikan memastikan mekanisme pelaksanaan, petunjuk teknis, aplikasi, hingga layanan pengaduan berjalan optimal dan mudah diakses masyarakat. Satuan pendidikan diinstruksikan melaksanakan seleksi secara objektif dan transparan, melakukan verifikasi data secara teliti, serta memberikan pelayanan yang ramah dan terbuka.

Imron menekankan keterbukaan informasi penting dilakukan karena masyarakat kini semakin kritis dan memahami haknya dalam memperoleh layanan pendidikan.

Ia menambahkan, keberhasilan SPMB tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan maupun sekolah. Dibutuhkan dukungan dan pengawasan bersama dari seluruh unsur pemerintah daerah, Forkopimda, dewan pendidikan, organisasi profesi guru, hingga masyarakat.

“Kita bukan hanya menyelenggarakan proses administrasi penerimaan murid baru, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan,” pungkas Imron.

Dengan pakta integritas ini, Pemkab Cirebon berharap SPMB 2026/2027 menjadi momentum memperkuat marwah dunia pendidikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. (Diding/M. Toip)

Read More