Antisipasi Kemarau 2026, Petani Majalengka Didorong Tanam Lebih Cepat

MAJALENGKA, fokusdialog@com

Awal musim kemarau diprakirakan berlangsung bertahap mulai Maret hingga Juni 2026, dengan puncak sebagian besar wilayah memasuki musim kemarau pada Mei 2026.

Data dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, memprediksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan datang lebih cepat dari biasanya. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan data periode normal 1991–2020, musim kemarau tahun ini akan didominasi curah hujan di bawah normal di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka menghimbau para petani untuk mempercepat masa tanam Musim Tanam II (MT II).

Kepala DKP3 Majalengka, H. Gatot Sulaeman, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan para penyuluh lapangan pertanian agar segera berkoordinasi dengan kelompok tani di masing-masing wilayah.

“Saat ini belum seluruh petani melakukan panen. Sebagian masih bersiap panen MT I karena sebelumnya mengalami keterlambatan tanam akibat curah hujan yang tidak merata,” ujar Gatot, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, beberapa wilayah seperti Kecamatan Jatitujuh, Ligung, dan sebagian Kertajati mengalami kendala pasokan air irigasi, sehingga berdampak pada mundurnya jadwal tanam.

Untuk itu, petani didorong agar segera melakukan tanam MT II setelah panen MT I selesai, guna mengantisipasi musim kemarau yang diperkirakan datang lebih awal.

“Seluruh petugas lapangan sudah kami minta siaga, terutama untuk daerah sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan. Mereka harus segera memanfaatkan sisa waktu sebelum kemarau tiba,” jelasnya.

Sementara itu, capaian produksi pertanian di Kabupaten Majalengka hingga Maret 2026 menunjukkan hasil yang cukup positif. Tercatat luas panen mencapai 31.253 hektare dengan total produksi sebesar 204.261 ton gabah sejak Januari hingga Maret 2026.

Di lapangan, para petani menyambut imbauan tersebut dengan berbagai respons. Dedi (45), petani asal Kecamatan Ligung, mengaku siap mempercepat tanam jika kondisi air mencukupi.

“Kalau air masih ada, kami siap tanam lebih cepat. Tapi kalau sudah mulai kering, tentu jadi kendala. Harapannya ada solusi irigasi atau bantuan pompa,” ujarnya.

Sementara itu, Ujang (50), petani di wilayah Jatitujuh, menilai percepatan tanam menjadi langkah yang tepat, namun perlu didukung ketersediaan sarana produksi.

“Benih, pupuk, dan air harus siap. Kalau semuanya mendukung, kami optimis hasilnya tetap bagus meski kemarau lebih cepat,” ungkapnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan petani, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Majalengka tetap produktif meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim di tahun 2026. (Kom/Ujang AR)

Editor: Adi M

Read More

Desa Karangjongkeng Sosialisasi RKPDes 2026 Kades H. Abd.Mukhit, SH: Warga Didorong Aktif Bangun Desa

BREBES, fokusdialog.com

Pemerintah Desa Karangjongkeng, Kecamatan Tonjong, Brebes, mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026. Kegiatan digelar di balai desa setempat pada Rabu, 9 Juli 2025, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan perangkat desa.

Kepala Desa Karangjongkeng, H. Abd. Mukhit, SH, dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan dilakukan lebih awal. Ia menyebut, seluruh program pembangunan desa harus sudah dirancang pada tahun sebelumnya agar pelaksanaannya lebih efektif.

“Rencana pembangunan tahun 2026 harus disusun di tahun 2025. Ini penting agar program-program berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Mukhit.

Dalam kesempatan tersebut, Mukhit juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun desa tanpa memandang perbedaan politik.

“Pemilu sudah selesai, kini saatnya kita bersatu. Lupakan perbedaan, mari fokus pada pembangunan demi kemajuan Karangjongkeng,” tandasnya.

Dikesempatan yang sama Camat Tonjong, Lukman Hakim, SH, SIP, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi upaya Desa Karangjongkeng dalam menyusun perencanaan secara dini. Menurutnya, pembangunan desa tidak bisa berjalan jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendirian. Butuh sinergi, partisipasi aktif dari warga. Dan semua itu dimulai dari perencanaan yang matang,” jelasnya.

Lukman juga menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pembangunan berbasis desa.

Selain menyusun RKPDes 2026, dalam forum yang sama juga dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025. Agenda ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat.

Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah Dana Desa yang kini harus difokuskan pada program ketahanan pangan. Sebanyak 20 persen dari Dana Desa 2025 wajib digunakan untuk mendukung program tersebut. Dana tersebut tidak diperkenankan dipakai untuk kegiatan fisik atau pembangunan infrastruktur.

Kebijakan ini sesuai arahan nasional guna memastikan keberlanjutan ketahanan pangan lokal, serta mendorong desa agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok warganya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangjongkeng, pendamping desa, Kasi Pemerintahan Kecamatan Tonjong, serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kehadiran mereka menjadi wujud kolaborasi antarinstansi dalam menyukseskan perencanaan desa.

Forum ini menjadi bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, di mana masyarakat diberi ruang untuk menyuarakan aspirasi, sekaligus terlibat langsung dalam menyusun arah pembangunan desanya. **(Khaerudin)

Read More