Cegah Abrasi, Pemasangan Bronjong di Desa Boja Diharapkan Bisa Menjaga Akses Jalan Warga

Cilacap, fokusdialog@com.

Pekerjaan pemasangan bronjong di Desa Boja, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari masyarakat setempat.

Warga menilai pembangunan tersebut sangat penting untuk menjaga kondisi lingkungan sekaligus mempertahankan akses jalan yang kerap digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Salah satu warga, Herman, mengungkapkan harapannya agar pemasangan bronjong tidak berhenti di titik saat ini, melainkan dapat terus dilanjutkan hingga ke tepi jalan. Menurutnya, hal tersebut penting guna mencegah terputusnya akses jalan akibat longsor atau erosi.

“Harapannya bisa dilanjutkan sampai ke tepi jalan supaya akses warga tetap aman dan tidak terputus,” ujarnya.Sabtu, (04/04/2026) lalu.

Pekerjaan pemasangan bronjong ini dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy (BBWS Citanduy) melalui OP SDA 2 yang bekerja sama dengan kontraktor lokal, H. Juanda. Di lapangan, pelaksanaan proyek dilakukan dengan mengedepankan standar kualitas dan kuantitas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

H. Juanda saat ditemui di lokasi menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dari BBWS Citanduy. Ia juga berharap proyek tersebut dapat terus berlanjut mengingat pentingnya akses jalan bagi warga.

“Kami mengutamakan kualitas pekerjaan sesuai SOP, dan berharap kegiatan ini bisa terus dilanjutkan demi kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi bibir sungai di wilayah tersebut sebelumnya mengalami pengikisan akibat derasnya arus air, terutama saat musim hujan. Dengan adanya pemasangan bronjong, diharapkan dapat menahan laju air dan mengurangi risiko erosi.

“Dengan adanya bronjong ini, diharapkan dapat mencegah erosi yang bisa menyebabkan longsor, terutama di sekitar jalan yang sering dilalui warga,” ungkapnya.

Pemasangan bronjong ini menjadi salah satu upaya strategis dalam menjaga stabilitas tebing sungai serta melindungi infrastruktur jalan desa, sehingga aktivitas masyarakat di Desa Boja dapat tetap berjalan dengan aman dan lancar. (Uus)

Read More

Bronjong Lindungi Warga Mulyadadi dari Abrasi Kali Cibeureum

Cilacap, fokusdialog@com.

Warga Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengapresiasi pemasangan bronjong di sepanjang Kali Cibeureum. Pemasangan bronjong ini bertujuan untuk melindungi warga dari abrasi sungai yang semakin parah.

"Saya sangat berterima kasih kepada BBWS Citanduy atas pemasangan bronjong ini. Kami sudah lama menunggu ini," kata seorang warga Desa Mulyadadi, Bapak Supriyadi.Sabtu, (04/04/2026) lalu.

Abrasi di Kali Cibeureum memang sudah cukup parah, beberapa lahan pertanian dan rumah warga terancam runtuh. Namun, dengan pemasangan bronjong ini, warga merasa lebih aman.

"Kami berharap dengan adanya bronjong ini, warga Mulyadadi dapat hidup lebih tenang dan tidak perlu khawatir lagi tentang abrasi," tambah Bapak Supriyadi.

Pemasangan bronjong ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. "Dengan adanya bronjong ini, kami dapat memanfaatkan lahan pertanian dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan," pungkasnya. (Uus)

Read More

Desa Karangjongkeng Sosialisasi RKPDes 2026 Kades H. Abd.Mukhit, SH: Warga Didorong Aktif Bangun Desa

BREBES, fokusdialog.com

Pemerintah Desa Karangjongkeng, Kecamatan Tonjong, Brebes, mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026. Kegiatan digelar di balai desa setempat pada Rabu, 9 Juli 2025, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan perangkat desa.

Kepala Desa Karangjongkeng, H. Abd. Mukhit, SH, dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan dilakukan lebih awal. Ia menyebut, seluruh program pembangunan desa harus sudah dirancang pada tahun sebelumnya agar pelaksanaannya lebih efektif.

“Rencana pembangunan tahun 2026 harus disusun di tahun 2025. Ini penting agar program-program berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Mukhit.

Dalam kesempatan tersebut, Mukhit juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun desa tanpa memandang perbedaan politik.

“Pemilu sudah selesai, kini saatnya kita bersatu. Lupakan perbedaan, mari fokus pada pembangunan demi kemajuan Karangjongkeng,” tandasnya.

Dikesempatan yang sama Camat Tonjong, Lukman Hakim, SH, SIP, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi upaya Desa Karangjongkeng dalam menyusun perencanaan secara dini. Menurutnya, pembangunan desa tidak bisa berjalan jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendirian. Butuh sinergi, partisipasi aktif dari warga. Dan semua itu dimulai dari perencanaan yang matang,” jelasnya.

Lukman juga menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pembangunan berbasis desa.

Selain menyusun RKPDes 2026, dalam forum yang sama juga dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025. Agenda ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat.

Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah Dana Desa yang kini harus difokuskan pada program ketahanan pangan. Sebanyak 20 persen dari Dana Desa 2025 wajib digunakan untuk mendukung program tersebut. Dana tersebut tidak diperkenankan dipakai untuk kegiatan fisik atau pembangunan infrastruktur.

Kebijakan ini sesuai arahan nasional guna memastikan keberlanjutan ketahanan pangan lokal, serta mendorong desa agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok warganya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangjongkeng, pendamping desa, Kasi Pemerintahan Kecamatan Tonjong, serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kehadiran mereka menjadi wujud kolaborasi antarinstansi dalam menyukseskan perencanaan desa.

Forum ini menjadi bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, di mana masyarakat diberi ruang untuk menyuarakan aspirasi, sekaligus terlibat langsung dalam menyusun arah pembangunan desanya. **(Khaerudin)

Read More

Penonaktifan BPJS Kesehatan bagi 20.000 warga Temanggung, memicu reaksi keras dari DPRD Kabupaten Temanggung

Temanggung, Fokus Dialog.

 Ketua DPRD, Yunianto, menyayangkan keputusan ini karena fasilitas kesehatan sangat penting bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan ini dan akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Temanggung belum memperoleh data rinci mengenai siapa saja warga yang terkena penonaktifan tersebut. 

“Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat mempengaruhi pelayanan di rumah sakit, terutama bagi pasien yang tidak menyadari status keanggotaan mereka sudah dicabut,” ungkap Agus.

Sementara itu  Direktur Utama RSUD Temanggung, Tetty Kurniawati, menyarankan masyarakat untuk memeriksa status keanggotaan mereka melalui aplikasi MyJKN.

 DPRD Kabupaten Temanggung menyatakan siap bekerja sama dengan Pemkab Temanggung, untuk mencari solusi terbaik dan akan mengajak bupati untuk melakukan langkah-langkah konkret.

 “Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menggunakan anggaran lain, seperti DBHCHT dan DBH, untuk membantu warga miskin yang terkena penonaktifan,” tandas Yunianto. (Yudhy/Syamsuri)

 Editor: Adi M

Read More

Ketahanan Pangan di Tingkat Desa Untuk Memenuhi Kebutuhan Warga Secara Mandiri

Kuningan, Fokus Dialog.com-Buser Presisi.com

Kepala desa Citundun Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, Taswan Suwandi , termasuk lima Kepala desa dari Kabupaten Kuningan menghadiri rapat ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal di Bali, pada 9 Juni 2025, difasilitasi  oleh Kementrian desa.

Tujuannya untuk menindak lanjuti arahan dan kebijakan kebijakan terkait, tentang penggunaan Dana Desa dan ketahanan pangan. Kegiatan ini juga membahas implementasi program ketahanan pangan di tiap tiap desa termasuk kemampaatan BUMdes bertujuan untuk mendukung swasembada pangan di pedesaan.

Taswan Suwandi mengatakan bahwa tentang penyelenggaraan rapat ini adalah, menindak lanjut kebijakan pemerintah dan menindak lanjut keputusan Mentri desa dan pembangunan daerah tertinggal, panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan.

“Untuk meningkatkan ketahanan pangan harus mengetahui yang sama mengenai pemahaman ketahanan pangan,dan bagai mana dana desa dapat di gunakan untuk program terkait,” tuturnya, saat dikonfirmasi awak media ini melalui telepon seluler, Sabtu (14/06/2025).

Lanjut Taswan, mendorong implementasi program ketahanan pangan di tingkat desa harus melibatkan dari berbagai pihak terkait termasuk BUMdes, bertuan untuk mencapai swasembada pangan di tingkat desa melalui program terencana dan Terarah.

Ia menambahkan, Kementrian PDTT yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan  pembinaan dan pengembangan desa termasuk  program ketahanan pangan. Tenaga pendamping yang memberi asistensi pendampingan kepada desa dalam melaksanakan program.

“Badan perwakilan desa sebagai lembaga perwakilan kata Taswan, itu juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan.Perangkat desa juga dalam pengelolaanya harus di libatkan dalam pengelolaan di desa,” tutupnya.  (Agus/Angga P) 

Editor: Adi Mukti

Read More

Warga Puas dengan Pelayanan Adminduk di Kantor Kecamatan Astanajapura yang Cepat dan Efisien

CIREBON, fokusdialog.com 

Warga Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, merasa puas dengan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di kantor kecamatan setempat. 

Pelayanan yang cepat dan efisien ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kecamatan Astanajapura dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pelayanan Adminduk yang cepat dan efisien di Kantor Kecamatan Astanajapura ini, merupakan salah satu komitmen kami dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat," jelas Kasi Pelayanan Publik, A. Saefullah, SH saat disambangi wartawan FD di ruang kerjanya, Jumat (27/05/2025). 

Ia mejelaskan bahwa pelayanan ini sudah berjalan dengan baik, dan membuat warga di Kecamatan Astanajapura merasa puas. Karena proses pembuatan KTP dan KK yang cepat dan efisien, sehingga memudahkan warga dalam mengurus dokumen penting.

"Proses pembuatan KTP hanya membutuhkan waktu satu hari, pembuatan KK memakan waktu dua hari karena menunggu validasi dari Dinas Kependudukan Kabupaten Cirebon," tandasnya.

Dengan pelayanan yang cepat dan efisien ini, warga Kecamatan Astanajapura merasa puas dan terbantu dalam mengurus dokumen penting seperti KTP dan KK. (M. Toip)

Read More

Tiap Hari SPAL Meluap dan Berbau Tak Sedap, Warga Blok Bebekan Keluhkan Sikap Pemdes Kemlakagede Tak Kunjung Melakukan Perbaikan

Cirebon, fokusdialog.com

Warga Blok Bebekan RT.04/RW.04 Desa Kemlakagede, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon mengeluh terkait Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang berada di pinggir jalan lingkungan persis di depan rumah mereka tiap hari meluap dan mengeluarkan bau tidak Sedap. 

Kondisi ini sudah berlangsung selama 3 bulan dan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari warga," ujar Eko (50) dan Oci (55), warga RT.04/RW.04 Desa Kemlakagede, kepada awak media ini, Kamis (24/04/2025) pagi sembari menunjukan kondisi jalan yang digenangi air luapan dari saluran tersebut. 

Menurutnya, tiap hari terutama saat pagi jam 6 dan jelang sore jam 5 airnya selalu meluap disertai aroma tidak sedap yang menusuk hidung. Padahal lingkungan ini menjadi jalan utama dan satu-satunya bagi warga di tiga RT, dari Utara (jalan utama desa) bisa dilalui kendaraan roda empat (mobil). Sedangkan di Selatan pintu masuk dari jalan raya Pantura Cirebon-Bandung, meski hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Sebab, sekitar 30 meter jalan masuknya menyempit. Akan tetapi setelah masuk lewat 30 meteran, jalan cukup luas dan bisa dilalui mobil.

"Y, ini jalan utama bagi warga blok Bebekan sehari-hari baik berangkat dan sepulang beraktivitas. Dari mulai kepasar, karyawan pabrik dan juga anak-anak sekolah melintas jalan ini," ujarnya. 

"Jalan ini juga akses utama bagi warga di tiga RT dari Utara (jalan utama desa) ke Selatan yakni warga RT. 05, RT.04 dan RT.02 yang memiliki kendaraan roda empat," terangnya.

Oci menambahkan, dirinya merasa terenyuh melihat pemandangan saat sore waktu masyarakat ingin beribadah ke masjid/mushola jadi kesulitan karena harus milih jalan yang tidak begitu tergenang.  

"Pagi, anak sekolah terpaksa melintas meski mengeluh becek dan bau. Sorenya puluhan anak-anak yang mau mengaji, ke rumah Pak Ustadz Umar terpaksa dipindah sebab genangan SPAL itu kan limbah yang sangat kotor "Najis". Kan kalo orang mau mengaji, itu kondisinya harus bersih dari Najis," jelasnya.

Sementara menurut, Ustadz Umar (55), pemuka agama setempat, juga menyampaikan keprihatinan warga terkait saluran pembuangan yang lama belum juga dilakukan perbaikan oleh pihak Pemdes Kemlakagede. 

"Seperti yang bapak lihat tadi pagi, sampe siang warga mencoba membersihkan lumpur di saluran pembuangan dengan menggunakan bambu panjang, namun upaya tersebut belum maksimal. Sedangkan pihak Pemerintah Desa Kemlakagede belum melakukan perbaikan apa-apa, dari tiga bulan lalu terkait permasalahan ini," ucapnya. 

Dilain tempat, pihak Pemdes Kemlakagede melalui Kepala Dusun (Kadus), Diding, saat dikonfirmasi terkait masalah yang dihadapi warganya di blok Bebekan RT.04/RW.04, kepada awak media ini menyampaikan, pihaknya belum menerima laporan terkait hal itu.  

"Y harusnya, warga melapor ke RT dan RW. Apalagi di situ, kan ada BPD. Trus rumah Kuwu juga kan gak jauh dari situ," katanya.

Kami pun menjelaskan, sesuai informasi dari warga bahwa hal itu sudah dilakukan beberapa kali sejak awal SPAL itu sering meluap. Namun, laporan dan keluhan warga terkesan tidak ditanggapi serius. Sebab hingga tiga bulan berlalu, belum ada kejelasan kapan akan diperbaiki hingga sekarang. 

Ketika ditanya, hari ini Pak Kuwu lagi kemana ?. 

Kadus Diding, mengatakan bahwa pak Kuwu hari ini lagi ada ke Kecamatan. 

"Pak Kuwu, lagi ke Kecamatan Pak. Untuk mengikuti kegiatan bela negara," jelasnya.

Sebelum beranjak, kami pun menyampaikan harapan dari warga blok Bebekan RT. 04. RW.04 agar SPAL yang mampet tersebut segera diperbaiki. Karena warga tidak mau diundur-undur lagi, warga butuh kepastian bukan hanya janji. 

(Adi M/Wak Diding)

Read More